 |
Kendari, Sultra cerdas com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sahabat Prabowo Subianto (SAPRO) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menyerahkan Surat mandat kepada tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Penyerahan Surar mandat berlangsung di Kota Kendari, dengan dihadiri jajaran pengurus DPD dan DPC Sapro, Minggu (2/2/2025)
Ketua DPD SAPRO Sulawesi Tenggara Asruddin Liambo menyampaikan apresiasi kepada Pengurus DPC yang sempat hadir hari ini. Ia berharap dukungan penuh dari seluruh pengurus DPC untuk membesarkan organisasi di wilayahnya masing masing.
“Saya berharap kepada pengurus DPC yang telah diberikan surat mandat untuk segera melakukan pembentukan kepengurusan DPC SAPRO di Wilayahnya," harapnya
Menurutnya, dalam rangka pengembangan organisasi Sahabat Prabowo (SAPRO) di seluruh tanah air sebagaimana diatur dalam AD/ART maka perlu dilakukan pembentukan kepengurusan tingkat kota/Kabupaten di seluruh wilayah Sultra.
" Mari kita bersama-sama membesarkan Sapro di Sulawesi Tenggara Ini, tidak mungkin saya lakukan sendiri tanpa dukungan dan kerja sama seluruh pengurus dan anggota mulai dari DPD, DPC dan PAC,” ujarnya
lebih lanjut, Kata Ketua DPD SAPRO Sultra untuk DPC yang diberikan surat mandat hari ini yaitu DPC kabupaten Kolaka, Koltim, Konawe, Konsel , kolut, konut dan DPC Kota Kendari.
“ Sapro berkomitmen untuk mengawal dan memastikan kebijakan atau program Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai perencanaannya di seluruh wilayah NKRI termasuk di Sultra ini ," pungkasnya
Sementara itu, melalui zoom meeting Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SAPRO Jhonson Purba, SH.,MH menyampaikan selamat dan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD dan DPC yang hadir hari ini.
" Setelah Prabowo jadi presiden, maka tugas kita untuk mengawal pemerintahan Prabowo baik itu di setiap kebijakannya, seperti halnya kalau orang tua kita salah kita ingatkan, bahwa itu salah, kita harus pastikan kebijakan Presiden di daerah berjalan dengan baik," ujarnya
Begitupula, dengan perpanjangan tangan presiden mulai dari gubernur, walikota dan bupati kalau ada yang keliru dari perpanjangan tangan presiden kita laporkan ke presiden bahwa kebijakan di daerah tidak sesuai dengan program presiden
" kita bebaskan Pengurus Sapro untuk berinteraksi dengan Presiden, sehingga pentingnya alamat kantor atau sekretariat mulai dari DPD dan DPC, itu harus jelas tempatnya," tutupnya
Laporan : Dalman
