 |
Kolaka, Sultra Cerdas com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kolaka kembali menggelar debat kedua bagi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kolaka pada Sabtu malam 26 Oktober bertempat di hotel Sultan Raja Kolaka.
Pada debat kedua kali ini Paslon wakil Bupati Kolaka yang menjadi finalis saat debat.
Dalam debat kedua tersebut, kedua Paslon saling support program saat debat berlangsung, sehingga suasana debat berlangsung dingin dan mendapatkan sambutan meriah bagi kedua pendukung yang menghadiri debat kedua.
Adapun diantar program yang mendapatkan support bagi kedua Paslon yakni tentang pencegahan Narkoba dan peningkatan pelayanan kesehatan.
Paslon Wakil Bupati Kolaka nomor urut 1 H Husmaludin dalam program mereka bertekad untuk menuntaskan peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Kolaka.
"Kami berkomitmen untuk melakukan pencegahan Narkoba dengan melibatkan stakeholder termasuk masyarakat," tegas Husmaludin.
Sementara itu, Paslon wakil Bupati Kolaka Nomor urut 2 Deni Germanto Lisan menyambut baik program Paslon nomor urut 2 dengan memberikan saran agar pencegahan Narkoba bisa dilakukan dengan cara melakukan tes urine secara berkala kepada semua masyarakat khususnya bagi generasi muda dan para ASN.
"Memang persoalan narkoba ini menjadi PR kita bersama untuk menuntaskan agar peredaran narkoba tidak terjadi lagi diwilayah Kabupaten Kolaka," saran Deni.
Selain, itu Paslon nomor urut 2 dengan akronim JADI ini, calon wakil Bupati Kolaka Deni Germanto Lisan memiliki program salah satunya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka baik dirumah sakit maupun di Puskesmas.
"Saat ini pelayanan kesehatan sudah cukup baik, namun kedepannya jika kami berdua diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Kolaka maka pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan," ucapnya.
Menanggapi program pelayanan kesehatan Paslon nomor urut 1 dengan akronim Beramal H Husmaludin juga memberikan saran agar pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan.
"Kita tidak inginkan ada lagi masyarakat yang mengeluhkan karena lambatnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Termasuk jangan ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan kartu KIS," saran Husmaludin. (Eno)
