 |
| Poto : Haeruddin saat melakukan orasi di kantor DPRD Kolaka |
Kolaka, Sultra Cerdas com -Jabatan Bupati Kolaka, yang masih dijabat oleh H Ahmad Safei medapat gelombang protes dari elemen masyarakat Kolaka yang tergabung dalam Koalisi Kotak Katik Kolaka, Rabu (18/10).
Protes tersebut dilakukan karena H Ahmad Safei saat ini maju sebagai bursa calon anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra). Apalagi telah beredar di media sosial terkait surat rekomendasi dari pihak Kementrian dalam negeri (Kemendagri), yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No.100.2.1.3-4096 Tahun 2023 tentang pengesahan pemberhentian Bupati Kolaka tertanggal 6 Oktober lalu, sehingga mereka mendesak agar Bupati Ahmad Safei segera melepaskan jabatanya.
Koordinator aksi, Haeruddin dalam orasinya di kantor DPRD Kolaka mengatakan, bahwa Bupati Kolaka Ahmad Safei, seharusnya tidak lagi menjabat sebagai bupati Kolaka, karena telah membuat surat pengunduran diri sesuai dengan suratnya pada tanggal 11 Mei 2023 lalu, karena akan maju sebagai Bakal Calon DPR RI.
 |
Apalagi, telah beredar di berbagai media sosial, grup WA, bahkan menjadi bahan diskusi di sejumlah kalangan dan menjadii pertanyaan ditengah masyarakat Kolaka terkait adanya Surat Keputusan (SK) No.100.2.1.3-4096 Tahun 2023 tentang pengesahan pemberhentian bupati Kolaka tertanggal 6 Oktober, yang dikeluarkan oleh pihak Kemendagri.
Yang mana dalam SK tersebut telah jelas memberhentikan Ahmad Safei sebagai Bupati Kolaka dan menunjuk Wakil Bupati Kolaka Muh Jayadin sebagai Bupati Kolaka untuk melanjutkan sisa masa jabatan SMS Berjaya.
“Kami minta DPRD untuk menjelaskan terkait dari surat pengunduran diri bupati, hingga adanya SK pemberhentian dari Mendagri, dan kami juga meminta agar secepatnya pihak DPRD untuk melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah provinsi," tegasnya.
Dudi sapaan akrab Haerudin juga mengancam akan terus melakukan aksi yang lebih besar jika pihak DPRD tidak segera merespon persoalan ini.
"Hari ini kami datang hanya perwakilan saja, kedepannya kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar, jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti," tutupnya.
Sementara itu, ketua DPRD Kolaka H Syaifullah Halik yang menemui para demonstran mengaku, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Sultra untuk mempertanyakan kepastian surat dari Mendagri tertanggal 6 Oktober 2023.
Apalagi, pihaknya belum pernah menerima tembusan surat dari Mendagri terkait pemberhentian Bupati Kolaka.
“Saya selaku ketua DPRD memastikan hari ini, pak Sekwan akan langsung berangkat menuju ke Biro Pemprov Sultra, selanjutnya DPRD Kolaka segera memberitahukan kebenaran atas surat tersebut,” akuhnya. (Eprab)
