Koltim, Sultra cerdas com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka Timur gelar sosialisasi Pengawasan Pemilihan umum tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula pertemuan kecamatan Tirawuta, Rabu ( 11/9/2022)
Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyati Nur Rakibe, didampingi La Golonga Kordiv HPP dan Abang Saputra Laliasa Koordinator Devisi (Kordiv) Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Koltim
Sosialisasi diikuti oleh Para kepala desa dan Lurah se kecamatan Tirawuta, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Panwascam Tirawuta, tokoh Masyarakat, Sekcam Tirawuta, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan berapa undangan lainnya
Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kolaka Timur Rusniyati Nur Rakibe mengatakan sosialiasi ini adalah tugas dari pada Bawaslu untuk menyampaikan terkait dengan bagaiman demokrasi, bagaiman pemilu dan bagaimana pilkada yang akan dilaksankan di bulan Februari dan bulan November tahun 2024
" Jadi ada dua perhelatan demokrasi di tahun 2024 yang akan dilaksanakan yang satu Pemilu dan satunya Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ditahun yang sama, tahun ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena pemilu tahun ini tahapannya serentak," ujar Rusniyati
 |
| ketgam : sosialiasi Pemilu tahun 2024 |
Menurutnya, Kalau kita lihat dari sisi penyelenggara dengan jarak yang berhimpitan waktunya, akan menjadi tantangan bagi kita semua, kalau kita melihat di tahun sebelumnya banyaknya penyelenggara yang meninggal, padahal pemilu waktu itu tidak serentak. Bagaimana dengan pilkada serentak ditahun 2024
" Maka pemilu tahun depan tantangannya sangat berat, karena dilaksnakan secara serentak, kemudian bagaiman proses pemilu ini bisa berjalan dengn sukses, hal itu bukan hanya saja berada ditangan penyelenggara pemilu, tetapi peran dari semua pihak," ujarnya
Dalam proses pengawasan Bawaslu ini sangat terbats sumber daya manusianya, bayangkan saja di kabupaten hanya tiga orang , dikecamatan juga hanya tiga dan PL hanya satu saja untuk mengawasi 85 ribu DPT koltim, bagaimana kita bisa mengawasi dengan baik, dengan terukur, tanpa keterlibatan dari bapak ibu sebagai masyarakat yang punya hak pilih dan terdaftar dalam DPT
" Untuk itu mari kita mengajak kepada seluruh masyarakat agar memberikan suport untuk bersama sama melakukan pengawasan, khususnya pemilu yang akan dihelat ditahun 2024 yang perlu keterlibatan semua pihak," pintanya
Dijelaskannya, bagaimana peran masyarakat dalam regulasi yang tidak diamanahkan, sedangkan yang diamanahkan dalam undung undang untuk melakukan pengawasan adalah Bawaslu itu sendiri yang telah dikeluarkan dalam undang undang no 7 tahun 2017
" Sehingga peran masyarakat dalam hal ini adalah melaporkan setiap adanya potensi potensi pelanggaran yang di rasakan, dilihat dan disaksikan, kalau ditingkat kecamatan laporkan kepada pihak Panwascam, kalau dikabupaten laporkan kepada pihak Bawaslu kabupaten, tetapi kalau ditingkat kecamatan tidak bisa dilaporkan, bisa langsung ke Bawaslu Kabupaten," ujar
Disebutkan Rusniyati yang menjadi PR Bawaslu sekarang ini, hampir setiap penanganan pelnggaran yang terjadi disetiap wilayah dihitung jari saja masyarakat yang berani melaporkan setiap pelanggaran. Kenapa masyarakat tidak berani melaporkan setiap ada potensi pelangaran yang disaksikan
" Kenapa sih, Masyarakat tidak mau melaporkan,sehingga kita berkesimpulan bahwa masyarakat tidak mendukung terkait proses demokrasi yang bersih jujur adil dan nou Money Politic ." Ungkapnya
Kata Rusniyati, sebentar lagi Kita akan memasuki pemilu 2024. Tidak satupun Masyarakat yang melporkan adanya money politic, sedangkan money politic mengalir seperti virus corona, Sehingga kehadiran kita hari ini agar kita bersatu melawan politik uang dan Poltik identitas.
" Untuk menghasilkan pemimpin yang amanah dan adil yang berkiblat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan Masyarakat," tandasnya
Laporan : M4r
