 |
| ketgam : Kunjungan Asosiasi BPD Konsel yang diterima langsung oleh Kepala DPMD Konsel di Kantornya |
Rombongan Asosiasi BPD yang terdiri dari Ketua Asosiasi Indra Mahmud dan sejumlah Ketua maupun Anggota BPD se-Konsel ini diterima langsung oleh Kepala DPMD Annas Mas'ud didampingi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Asmurdani Tonga.
Tujuan dari kedatangan Asosiasi BPD ke Kantor DPMD Konsel adalah untuk mengawal dan menyuarakan tuntutan kenaikan honor atau tunjangan BPD yang selama ini dianggap sangat minim sekali.
Dalam kesempatan itu, Ketua Asosiasi Indra Mahmud menyampaikan bahwa tuntutan agar dinaikkan honor BPD ini sudah sering dilakukan bahkan dari tiga tahun yang lalu namun belum juga dipenuhi oleh Pemerintah Daerah (Pemda Konsel).
"Sejak tiga tahun yang lalu kami sudah suarakan tuntutan kenaikan honor BPD. Bahkan sudah pernah audiens dengan bapak Bupati Konsel. Namun hingga saat ini belum juga dipenuhi tuntutan kami ini," jelas Indra.
 |
| ketgam : Kepala DPMD Konsel saat menerima aspirasi Asosiasi BPD Konsel |
Indra justru heran, Pemda Konsel malah menaikkan honor aparatur desa menjadi diatas 600 ribu untuk kepala dusun dan kepala urusan, sementara BPD yang memiliki SK langsung dari bupati justru honornya dibawah dari aparat desa.
"Honor atau tunjangan kami sebagai BPD sangat sedikit sekali dibanding kepala desa bahkan aparat desa. Ketua BPD honornya hanya 500 ribu, Wakil BPD 350 ribu, sekretaris 300 dan anggota 200. Ini sangat minim sekali dibandingkan dengan honor BPD di daerah lain yang sudah mencapai jutaan," beber Indra.
"Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial diantara kami. Padahal kedudukan kami di desa setara dengan kepala desa, kami mitra kerjanya. Kami dipilih juga oleh masyarakat dan di SK kan langsung oleh bupati. Tapi kenapa justru aparat desa lebih besar honornya dari kami," imbuhnya.
Selain honor, dana operasional (BOP) BPD juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD Ambololi Muh. Tomin yang meminta sebaiknya BOP BPD dicantumkan langsung dalam Peraturan Bupati (Perbup).
"Selama ini BOP kami diserahkan kewenangannya kepada kepala desa masing-masing sehingga ada yang menganggarkan BOP dan ada juga kepala desa yang tidak memberikan BOP kepada BPD. Oleh karena itu, kami minta agar BOP ini dicantumkan langsung dalam Perbup supaya menjadi acuan semua kepala desa sehingga BOP BPD menjadi sama semua desa," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua BPD Ahuangguluri, Kecamatan Baito, Soni Septyawan meminta agar BPD dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tersendiri, terpisah dari Perda Kades.
Menanggapi hal itu, Kepala DPMD Annas Mas'ud mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas penyampaian tuntutannya dan mendukung atas apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan BPD.
"Namun kami ini sifatnya hanya sebatas administrator. Jadi kalau ada kebijakan dari daerah kami hanya mengikuti guna diuraikan menjadi tindaklanjut untuk pelaksanaannya," ucap Annas.
"Harapan kami sebenarnya ADD tahun ini alokasinya meningkat dari tahun sebelumnya karena dengan meningkatnya ADD itulah yang menjadi kebijakan daerah yang dapat diporsikan untuk kesejahteraan teman-teman BPD," tambahnya.
Terkait usulan BOP agar dicantumkan kedalam Perbup, Annas berjanji akan mencantumkannya dalam penyusunan Perbup dengan batasan minimal BOP BPD agar dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam memberikan BOP kepada BPD.
Disisi lain, mantan Kadis Kominfo Konsel ini berharap meskipun kesejahteraan BPD belum maksimal namun tetap untuk menjalankan tupoksi sebagai mitra dari pemerintah desa.
"Kami pemerintahan daerah berharap BPD sebagai lembaga mitra kerja dari pemerintah desa untuk bersama-sama membantu jalannya pemerintahan desa dengan tugas dan fungsinya karena ada dana besar yang dikelola dalam Dana Desa di masing-masing desa," tutupnya.(gs)
