 |
| ketagam : wakil Bupati kolsel cek lokasi eks PTPN di bekenggasu |
Konsel, Sultra cerdas com - Gaya kepemimpinan Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Rasyid S.Sos., M.Si ditunjukan ketika menerima sejumlah masyarakat Desa Bekenggasu yang menyuarakan aspirasinya terkait dinamika kepemimpinan Kades mereka, Mustamin, Senin (1/10).
Konsel-2 itu pun langsung turun lapangan di Desa Bekenggasu untuk mengecek data dan fakta sebenarnya yang terjadi dilapangan. Hal itu dilakukannya tak lama setelah menerima massa di ruang kerjanya.
"Sementara di terima dulu aspirasinya agar tidak sepihak dan lebih akurat informasinya kami perintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan khusus secepatnya dengan target sebulan tuntas. Jika terbukti salah maka akan diambil kebijakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rasyid.
Masalah utama yang disuarakan warga Bekenggasu adalah pengolahan dan pemanfaatan lahan eks PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dimana masyarakat menilai Kades tebang pilih dalam pengolahan lahan tersebut.
Karenanya, Wabup Rasyid mewanti-wanti Kades Bekenggasu agar tidak tebang pilih dan kemudian mempersilahkan masyarakat Bekenggasu untuk diolah tanpa pilih kasih, dengan syarat tidak dimiliki atau diperjual belikan dan wajib tanam jenis tumbuhan jangka pendek.
"Silahkan diolah, tapi jangan dijual atau tanam jangka panjang, jangka pendek saja seperti ubi, jagung, Porang atau Nilam. Kami malah bangga dan senang masyarakat manfaatkan lahan tidur untuk peningkatan kesejahteraan," tutur Rasyid.
Sebelumnya puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Bekenggasu melakukan aksi demonstrasi diperempatan jalan depan Taman Kota Andoolo, selanjutnya bergeser ke halaman Kantor Bupati Konawe Selatan.
Salah satu peserta aksi, Ketua BPD Bekenggasu Muksin didepan Wabup menuturkan bahwa masyarakat menaruh opsi tak percaya atas kepemimpinan oknum Kades saat ini. Pilih kasih dan tidak melibatkan masyarakat banyak dalam mengambil kebijakan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemanfaatan dan pembatasan pengolahan lahan milik PTPN yang tidak adil."Masuk akal tidak, sudah tahunan kita berkebun, tiba-tiba disuruh pindah dan dikurangi luasannya, terus diberikan sama orang baru untuk diolah," katanya kecewa.
Selain itu juga massa menyoroti pengalokasian anggaran Dana Desa yang tidak transparan termasuk pengelolaan dana Bumdes yang tidak jelas pertanggungjawabannya.
Olehnya itu, massa aksi meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta solusi atas tuntutan yang disuarakan.(*)
