 |
| Ketgam: Koalisi Kontrol Kolaka saat menggelar aksi damai yang kedua menuntut agar Bupati Kolaka segera mencopot Dirut PDAM Kolaka. |
Kolaka, Sultra cerdas com- Gabung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Kontrol Kolaka (K3) menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya di depan kantor Bupati Kolaka, Kamis (21/10).
K3 mendesak agar direktur PDAM Kolaka Ruslan segera dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu memberikan kontribusi bagi PDAM serta pelayanan maksimal bagi masyarakat khsusus pelanggan.
Koordinator aksi Haerudin mengatakan, pihaknya kembali melakukan aksi guna mendesak Bupati Kolaka agar segera mencopot Dirut PDAM Kolaka, karena tidak mampu memimpin PDAM Kolaka, karena tidak adanya inovasi yang dibuat sehingga kemajuan ditubuh PDAM Kolaka, bahkan kondisi PDAM Kolaka jika dikategorikan sudah stadium level atas yang terancam lumpuh, karena banyak masalah.
"Sebelum ke pemimpin Ruslan tidak pernah ada riak-riak dari masyarakat manapun LSM yang melakukan aksi namun dengan di nahkodai saudara Ruslan banyak riak dimasyarakat, kenapa ada riak berarti ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga dengan adanya riak ini bapak Bupati selaku Komisaris segera mencopot saudara Ruslan karena tidak ada inovasi yang diperlihatkan sejak memimpin PDAM Kolaka karena manajemennya buruk tidak mampu memenets dilingkungan PDAM Kolaka sehingga kami masyarakat berharap agar bapak Bupati segera mencopot Dirut PDAM," Pintanya.
Apalagi, kata Dudi sapaan akrabnya ada isu yang diperoleh dimasyarakat bahwasanya ada pelanggan yang menunggak dan telah dilakukan pemutihan itu yang dana tunggakannya itu mencapai puluhan juta rupiah akan tetapi dananya tidak masuk dalam kas PDAM Kolaka, sehingga pihaknya akan menelusuri kebenarannya.
"Kami minta agar tuntutan kami segera direspon dan aksi kami hari ini bukan yang terakhir akan ada aksi-aksi berikutnya jika tuntutan kami diabaikan," Tegasnya.
Dirinya juga kecewa dengan Komisi II DPRD Kolaka yang tidak peduli akan persolaan ini, sehingga K3 Kolaka tidak mempercayai lagi Komisi II.
"Jadi saya tegaskan bahwa yang namanya Komisi II kami sudah tidak percaya lagi, karena saat RDP ternyata apa yang sudah disampaikan kepada kami untuk membuat notulen rapat ternyata tidak dibuat, sehingga kami kecewa terhadap komisi II karena tidak berpihak kepada aspirasi masyarakat dan terkesan bersekutu PDAM Kolaka," Benernya.
Hal Senada dikatakan koordinator lapangan Yonas Gaki, bahwa masih ada ketidak beresan yang dilakukan oleh Dirut PDAM Kolaka, yakni gaji pensiunan karyawan PDAM Kolaka terhitung sejak tahun 2009 sampai 2019 itu belum dibayarkan. Padahal seharusnya sebagai seorang pimpinan harusnya mampu memikirkan nasib para karyawannya, tapi faktanya Dirut PDAM Kolaka seakan acu tak acu dengan persoalan tersebut.
Selain itu, manajemen PDAM saat ini kurang baik hal ini terlihat masih banyaknya pelanggan ilegal yang sangat merugikan PDAM Kolaka.
"Intinya harus copot karena pelayanan buruk yang ada di PDAM Kolaka itu semakin mengkhawatirkan," Singkatnya.
Sementara itu, menyikapi tuntutan massa aksi, Asisten III Setda Kolaka Wardi mengaku akan segera menyampaikan tuntutan K3 kepada Bupati.
"Terkiat tuntutan koalisi kontrol Kolaka saya akan segera melaporkan kepada bapak Bupati, dan saya juga telah mengintruksikan kepada Kabag hukum untuk segera mengakaji terkait aspek hukum positif yang ada ditubuh PDAM Kolaka," Akuhnya (3NO).
