 |
| ketgam : Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid saat memimpin apel perdana |
Sebab, ASN sumber utama yang berperan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tentunya dibarengi sikap taat dan setia terhadap bangsa dan negara dengan mematuhi peraturan pegawai dan disiplin kerja.
Hal itu yang juga menjadi perhatian Wakil Bupati (Wabup) Rasyid S.Sos M.Si saat memimpin apel gabungan perdana pasca dilantik bersama Bupati Surunuddin, Senin (24/5).
Dikatakan, seorang ASN wajib hukumnya menerapkan disipilin kerja tinggi dan berperilaku baik, yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan. Wabup Rasyid pun langsung memanggil insntansi bagian kepegawaian dan memeriksa satu persatu absensi apel di pagi
Wabup Rasyid dalam amanatnya menyampaikan dengan tegas bahwa tidak ada alasan aparatur untuk tidak menegakkan kedisiplinan, karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai.
"Setiap ASN wajib hukumnya disiplin, sebab semuanya telah diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan mengenai kewajiban, larangan dan sanksi serta hukuman bagi yang melanggar,"tegas mantan anggota legislatif Provinsi dua periode ini.
Dikatakannya, jika aparatur masih melakukan pelanggaran maka dirinya tak segan dan bakal memerintahkan Sekda serta BKPSDM untuk diberikan sanksi sesaui tingkat kesalahan, hingga pemecatan.
"Sesuai tugas saya dibidang pengawasan dan berdasarkan peraturan pegawai, jika ASN melanggar maka akan diberikan sanksi tegas, maka terapkanlah disiplin kerja sebelum terkena hukuman," imbuhnya.
"Itulah juga kenapa, saya datang lebih awal di pagi ini, karena ingin melihat dan memastikan kondisi ril kehadiran pegawai, sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi terhadap kedisipilinan dan kinerja pegawai,"tukasnya.
Sedangkan terkait peningkatan kesejahteraan aparatur melalui pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), pasangan Bupati Surunuddin ini faham dengan kondisi tersebut, untuk itu ia bakal memperjuangkan dengan syarat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai.
"Sangat faham dengan kondisi kesejahteraan aparatur, apalagi saya juga mantan anak pegawai yang serba terbatas. TPP bisa di berikan jika penerimaan PAD bisa optimal, saya akan pasang badan terkait realisasi pembayaran tunjangan ini jika target tercapai,"pungkasnya.(pkp)
